Kajian Publik

Kajian Publik

Ketahui Hukum Pelayanan Publik

Jakarta - kabar1lamongan.com Dewan Pimpinan Pusat Peduli Nusantara jakarta berpendapat bahwa pengaturan hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat suatu proses pelayanan diatur melalui hukum pelayanan...

Peduli Nusantara Tunggal : Alih Fungsi Lahan Sawah Untuk Kepentingan Umum.

Jakarta - kabar1lamongan.com - Dewan Pimpinan Pusat Peduli Nusantara Tunggal jakarta berpendapat bahwa, sebanyak 60.000 hektare lahan pertanian menyusut setiap tahunnya. Penyusutan ini disebabkan...

Peran Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan KPK di Penegakan Hukum RI.

Kabar1lamongan.com - Dewan Pimpinan Pusat Peduli Nusantara Tunggal jakarta berpendapat bahwa, penegak hukum di Indonesia meliputi kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), advokat, mahkamah agung,...

Apasih Bedanya Daerah Otonom Dengan Otonomi Daerah, Berikut PPNT Mengulasnya.

Apasih Bedanya Daerah Otonom Dengan Otonomi Daerah, Berikut PPNT Mengulasnya. Kabar1lamongan.com - Dewan Pimpinan Pusat Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen dengan kebijakan publik berpendapat...

Dasar Hukum CSR dan Peraturan Undang-Undang TJSL

Dasar Hukum CSR dan Peraturan Undang-Undang TJSL. Kabar1lamongan.com - Dewan Pimpinan Pusat Peduli Nusantara Tunggal jakarta berpendapat bahwa, Sudah menjadi kewajiban bagi sebuah perusahaan baik...

Ini Sangsi Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.

Ini Sangsi Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. Kabar1lamongan.com - Gerai Hukum Art & Rekan berpendapat bahwa, pasal Pencemaran Nama Baik pencemaran nama baik...

Apakah boleh Kades terlibat Politik Praktis (Menjadi TS) Pemenangan Pilkada.

Apakah boleh Kades terlibat Politik Praktis (Menjadi TS) Pemenangan Pilkada. Kabar1lamongan.com - Kepala desa (kades) tidak boleh menjadi tim sukses dalam pemilihan umum atau pemilihan...

Penyelewengan Pupuk Subsidi

Penyelewengan Pupuk Subsidi. Kabar1lamongan.com - Dewan Pimpinan Pusat Peduli Nusantara Tunggal jakarta berpendapat bahwa, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) selain salah satu instrumen penumbuhan partisipasi...

Ini Dia, Perbedaan UKL atau UPL Dengan AMDAL

Jakarta, Kabar1lamongan.com - Dewan Pimpinan Pusat Peduli Nusantara Tunggal jakarta berpendapat bahwa, siapa saja yang wajib memiliki UKL/UPL adalah mereka mempunyai usaha atau kegiatan,...

Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol

Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Kabar1lamongan.com - Dewan Pimpinan Pusat Pesuli Nusantara jakarta berpendapat bahwa, didalam pembangunan infrastruktur jalan tol berlaku pengadaan tanah...
error: Content is protected !!