APERA Kirimkan Fax Mail Menolak Kenaikan BBM Ke Presiden RI, Gubernur Jatim, dan Mendagri Sampai Ketua DPR RI.
Kabar1lamongan.com – Pada hari rabu tepat pada tanggal 07 september 2022 beberapa waktu lalu Kabupaten Lamongan dipadati oleh mahasiswa dengan gerakan aksi massa atau demontrasi turun jalan oleh Aliansi Perjuangan Rakyat Lamongan (APERA) yang berasal dari organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Rakyat Merdeka, menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM di depan kantor Pemkab dan DPRD Lamongan.
Tujuan aksi itu adalah untuk mengabarkan kepada masyarakat secara luas kenaikkan harga BBM yang sangat berdampak luas pada kehidupan sendi-sendi masyarakat indonesia secara nasionalnya dan Lamongan secara khususnya, APERA menilai kenaikan harga BBM ini akan merembet pada naiknya harga bahan pokok yang akan semakin menambah beban hidup masyarakat.
Aksi yang diikuti oleh ratusan massa dengan semangat juang yang tinggi dan antusiasme dari masyarakat kabupaten lamongan.
Dalam aksi tersebut APERA mempunyai tujuan target yang sangat jelas yaitu meminta pakta integritas dari masing-masing pemerintahan daerah maupun DPRD kabupaten lamongan. APERA mendesak tegas BUPATI dan DPRD kota Lamongan agar menolak atas kenaikan harga BBM dan menuntaskan persoalan agraria diberbagai konfliknya, yang kemudian surat pakta integritas tersebut akan di FAX-MAIL ke presiden Jokowi, Gubernur Jatim, dan menteri dalam negeri untuk pihak BUPATI dan Puan Maharani dari pihak DPRD.
“Pandangan APERA atas tercapainya target aksi kemaren bukanlah sebuah kemenangan atau kebaikan pemerintah melainkan ini adalah tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya yang semestinya dijalankan pemerintah dengan baik dan benar untuk mensejahterakan rakyatnya,” ungkap Amir Mahfut Koordinator demo APERA beberapa waktu lalu.
APERA mengecam dengan tegas bahwa besok hari depan akan hadir kembali ditengah-tengah masyarakat lamongan dengan gerakan yang lebih besar dan massa yang lebih banyak terutama dalam menyingkapi Hari Tani Nasional, berikut diulas kembali tuntutan aksi APERA saat turun jalan pada 07 September 2022 kemarin :
1. Tolak Kenaikan Harga BBM Ditengah Kemiskinan Rakyat Yang Semakin Parah.
2. Stabilkan Haraga Bahan Pokok Sesuai Daya Beli Masyarakat.
3. Hentikan Segala Bentuk Monopoli, Perampasan Dan Alih Fungsi Lahan Serta Jamin Sarana Prasarana Produksi Pertanian.
4. Menindak Tegas Pemerintah Untuk Memberantas Mafia MIGAS Dan Tambang Sesuai Hukum Yang Adil Serta Transparan.
5. Wujudkan Reforma Agraria Sejati Sebagai Syarat Terbangunnya Industrialisasi Nasional Yang Kuat Dan Mandiri UntukKedaulatan Rakyat Bergeraknya APERA dalam aksi turun jalan kemarin tidaklah asal-asalan melainkan atas diskusi panjang antar OKP MAHASISWA yang kemudian bertemu pada sebuah keperdulian dan kesamaan sudut pandangan sehingga terjadilah aksi gerakan massa tersebut, APERA juga mempunyai pandangan bahwa di atas kepentingan individu masih ada yang lebih mulia yaitu kepentingan seluruh rakyat secara bersama.
Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM berbanding terbalik dan sangat tidak relevan dengan kenaikan upah di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan akan tetap menggunakan PP No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
“Kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 rata-rata hanya sebesar 1,09 persen di 2022. Ini menjadi acuan dimana kenaikan harga BBM dan bahan pokok tidak sebanding dengan upah buruh yanng sangat rendah, sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial yang lebih besar, angka kemiskinan yang merajalela serta daya beli masyarakat sangat rendah. Belum lagi, Langkah langkah yang diambil pemerintah pusat hanya kebijakan penyesuaian dan hanya penyuntik sesaat krisis kronis yang terjadi. seperti formula BLT, BLU, dan bantuan angkutan umum,” Terang Amir Mahfut. Senin (12/09/2022).
Lanjut amir, “Bantuan yang hanya mendinginkan sesaat dan tidak mengatasi masalah sesungguhnya, hal ini juga dibenturkan kembali dengan naiknya angka kebutuhan pokok di masyarakat dan Merosotnya ekonomi rakyat serta semakin tingginya inflasi. Kebijakan pajak PPN yang naik sebesar 11% yang semakin menghisap prekonomian rakyat padahal ekonomi rakyat belum pulih paska dampak pandemi covid-19.”
Diolah dari berbagai sumber, Data inflasi Indonesia bulan Agustus 2022 sebesar 4,69% yang disumbang oleh gejolak harga bahan makanan – minuman, cukai rokok, tarif angkutan udara, maupun bahan bakar rumah tangga dan listrik. Namun angka inflasi ini akan semakin membumbung tinggi setelah Presiden mengumumkan kenaikan harga BBM pada tanggal 3 September 2022, meskipun harga minyak mentah dunia sedang turun. Meskipun diiringi penggelontoran BLT sebesar Rp 24 triliun bagi rakyat miskin di Indonesia, namun di tengah perekonomian nasional yang belum pulih dampak pandemi covid-19, kenaikan BBM sangat merugikan rakyat Indonesia.
Senada dengan hal itu, Helmi T. Yahya, Ketua HMI Lamongan mengatakan, “Kenaikan harga BBM ibarat palu godam bagi rakyat Indonesia karena memukul seluruh ekonomi klas buruh, kaum tani, nelayan, pekerja angkutan kota, ojek online, pengusaha mikro, kecil, menengah, pedagang warteg, kaki lima, dll. Harga-harga kebutuhan pokok membumbung tinggi. Sejumlah perusahaan manufaktur kini mempunyai dalih baru untuk melakukan PHK massal dan tidak memperpanjang kontrak kerja baru buruh,” Terangnya.
“Semoga hal ini dapat menjadi catatan yang baik, untuk selalu menjadi mitra kritis dan Agent Of Change, Social Control kebijakan Public oleh lembaga negara,” pungkas Helmi. (F2)
