Aksi PMII Lamongan, Soroti BLT DBHCHT ; Kadinsos Terlihat Keluar Kandangnya Temui Pendemo.
Kabar1lamongan.com – Aksi unjuk rasa PC PMII Lamongan terkait bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBCHT) di kantor DPRD Lamongan, para pendemo melakukan orasi bergiliran, dan akhirnya para pendemo hanya di temui satu anggota DPRD lamongan yaitu Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan, Anshori.
Anshori saat diminta oleh para pendemo PC PMII bergeser ke gedung Pemkab Lamongan, Anshori di depan gedung pemkab Lamongan menyatakan, sebelumnya pada tahun 2021 Komisi B DPRD Lamongan dan LP2NU mendorong agar pelaksanaan BLT DBHCHT dilaksanakan.
Namun, lanjut Anshori, karena pemerintah belum siap melaksanakan BLT DBHCHT, maka pada tahun 2021 pelaksanaan bantuan langsung tunai tersebut tidak bisa dilaksanakan. Kenapa belum siap? karena proses pendataan ini membutuhkan waktu yang panjang butuh ketelitian agar tepat sasaran.
“Pada tahun 2021 dalam publik hearing terkait DBHCHT, komisi B DPRD Lamongan sudah meminta dan mengingatkan agar data penerima BLT DBHCHT pada pelaksanaan nanti yaitu tahun 2022 dan seterusnya benar-benar tepat sasaran dan sesuai aturan yang ada,” ucap Anshori sekretaris komisi B.
“Ketika kami publik hearing pada tanggal 3 Juli 2023 dengan teman-teman PC PMII Lamongan yang terjun ke lapangan banyak menemukan temuan bahwa penerima dana BLT DBHCHT tidak sesuai aturan. Misalnya tidak masuk kategori buruh tani, tetapi mendapatkan bantuan BLT DBHCHT, ada juga desa bukan penghasil tembakau tetapi mendapatkan bantuan, begitu juga temuan PC.PMII pada waktu penyaluran BLT DBHCHT banyak penyimpangan,” tambahnya.
Menurut politisi partai Gerindra ini, apa yang dilakukan teman-teman PMII dalam aksi demonstrasi sekarang ini kami nilai sebagai puncak kekesalan teman-teman PMII terhadap lambatnya pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merespon gejolak dana BLT DBHCHT.
“Karena sebelumnya sudah ke dinas sosial hanya ditemui oleh kabid, begitu juga ketika publik hearing dengan DPRD kepala dinas sosial juga tidak hadir,” ungkapnya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah kabupaten Lamongan dalam hal ini dinas terkait harus cepat merespon setiap persoalan yang timbul di masyarakat akibat kebijakan yang kurang tepat, termasuk terkait penyaluran BLT DBHCHT yang banyak menimbulkan kegaduhan.
“Untuk itu, kami mewakili DPRD akan mengundang OPD/Dinas terkait dan teman-teman PMII dalam publik hearing untuk menyelesaikan carut marut terkait dana BLT DBHCHT, dengan harapan nanti kalau ditemukan adanya data yang tidak tepat sasaran dan penyelewengan akan segera di evaluasi dan di perbaiki. Sehingga ke depan dalam penyaluran BLT DBHCHT tepat sasaran dan tidak muncul penyelewengan serta tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” bebernya.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengungkapkan, dengan adanya publik hearing ke depan persoalan penyaluran BLT DBHCHT benar-benar clear, yaitu data tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan, seperti yang ditemukan dan disampaikan teman-teman PMII.
“DPRD Lamongan berkomitmen akan terus mengawal apa yang diperjuangkan teman-teman PMII, apa yang diperjuangkan teman-teman PMII ini kami nilai sebagai masukan dan kepedulian PMII terhadap kabupaten Lamongan ke depan, dan seharusnya apa yang disampaikan teman-teman PMII Lamongan ini harus kita sikapi dengan bijak dan direspon secara cepat oleh dinas-dinas terkait, sehingga persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat cepat terselesaikan,” tandas Anshori Wakil Ketua DPC. Partai Gerindra.
Demo Aksi di Gedung Pemkab Lamongan tersebut ditemui Kepala Dinas Sosial Lamongan, Hamdani Azahari bersama Kepala inspektorat, Ahmad Farikh serta asisten Bupati M. Fahrudin.
Dihadapan massa aksi PMII, Hamdani angkat bicara terkait tuntutan mahasiswa PMII, ia menjelaskan bahwa fungsi Dinas Sosial yaitu memonitoring dan mendata, selebihnya yang menyalurkan dana BLT adalah pihak Bank Jatim dan penerimanya adalah KPM bersangkutan di masing-masing kecamatan.
Hamdani menjelaskan bahwa semua dijalankan sudah sesuai prosedur dan SOP yang berjalan, jika ada yang mengundurkan diri, semua akan kembali ke kas negara tidak satupun yang kembali ke pemkab, proses itu kami jalankan dan memverifikasinya.
Hamdani mengatakan, bahwa jika ada petugasnya di lapangan keliru menyaring, memasukkan KPM itu, dirinya terima saran dari teman-teman semua dengan senang hati, Jika ada yang belum dapat usulkan, pihaknya akan menerima.
“Jika kami memungkinkan untuk dievaluasi, saya berhenti jadi Kepala Dinas Sosial tidak apa-apa, beritahu bupati, Pak Dani tidak usah jadi Kepala Dinas Sosial, beritahu !!, Kami tidak pertahankan jabatan sama sekali, akan berhenti, konsekuen, dan tidak ingin menjadi pejabat seperti itu. Dengarkan hari ini, kalau memang perlu dievaluasi,” tegasnya dengan suara lantang menantang.
Dengan raut muka memerah, Hamdani menegaskan bahwa tidak ada urusan politik semua adalah program pemerintah, duitnya pemerintah bukan duitnya salah satu partai politik, semua tidak ada kaitannya dengan itu.
“ Tidak gampang melakukan program ini, sulit mencari orang tepat karena kepentingan di bawah banyak sekali, kita berlaku adil, berlaku konsisten, karena yang kita libatkan banyak, gak gampang, silahkan kalau tidak layak, buat somasi saya tidak pertahankan jabatan, paham itu..!!,” tutup Kadinsos dengan raut muka kesal. (Ch/F2/Red)
