Kabar1lamongan.com – Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yang dibagikan akhir tahun ini, dikeluhkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), salah satunya dari desa Wajik, Kecamatan Lamongan. Pasalnya, bantuan beras kemasan 5 kilogram yang diberikan dinilai tidak layak. Bahkan telur yang juga menjadi salah satu bagian bantuan, beratnya juga tidak mencapai 1 kilogram.
“Ini dapat beras kacang ijo, telur, bawang merah dan beras. Ini tadi sudah saya buka mau saya masak, dan ini bentuk berasnya baunya gak sedap (apek),” ungkap salah satu KPM di Desa Wajik yang enggan disebutkan namanya, sembari menunjukkan beras dan beberapa jenis bahan BPNT yang baru diterimanya bulan ini, Sabtu (25/12/2021).
“Ini sudah lumayan bungkusnya bagus. Biasanya gak ada gambarnya. Bahkan katanya dapat telur 1 kg. Tapi hanya 720 gram. Ditambah bawang merahnya kecil dan basah,” tambahnya.
Sementara itu dengan adanya temuan Program BPNT di desa Wajik tersebut, Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan LP-KPK Koncab Lamongan, menegaskan akan segera melaporkan ke Komda Komcab LP-KPK Propinsi Jawa Timur hingga pusat, agar persoalan tersebut dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial.
“Dengan adanya bukti temuan dan keluhan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa Wajik Lamongan, kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM. LP-KPK Koncab Lamongan, akan segera melaporkan ke Komda Jawa Timur dengan adanya temuan dugaan tidak sesuainya standar Program BPNT di Lamongan ini, berdasarkan informasi yang beredar, kondisi beras yang sama juga ditemukan di beberapa wilayah Kecamatan Lamongan, di antaranya di Kecamatan Mantup, Sarirejo, Tikung, dan beberapa lainnya,” ujar Djoni.
Sementara itu, menanggapi persoalan ini, Kepala dinas sosial saat dihubungi melalui WhatsApp, Drs. Moh Kamil,MM mengatakan kepada Jurnalis, bahwa,” Ini lagi TL (tinjau langsung) di lapangan Mas, prinsipnya kalau memang komoditas kurang baik akan kita instruksikan untuk diganti dengan barang yang baik pada para agen di kecamatan yang menyiapkan komoditasnya,” terangnya, Senin, (27/12/2021).
Ditambahkan lagi oleh, Drs. Moh Kamil,MM, “Di setiap kecamatan ada pendamping bansos dan sudah diinfokan kepada KPM apabila ada keluhan tentang komoditas agar melaporkan ke pendamping bansos untuk segera ditindaklanjuti,” tutupnya. (F2)
