Desak Transparansi Dana Kompensasi Nelayan, Paguyuban Warga Nelayan Kemantren Geruduk Balai Desa.
Kabar1lamongan.con – Ratusan paguyuban warga nelayan Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, kembali menggeruduk Balai Desa pada Senin (1/9/2025). Mereka menuntut transparansi pengelolaan dana kompensasi dari PT Shorebase yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah, namun hingga kini tak jelas arah penggunaannya.
Aksi ini menjadi kali keempat warga turun tangan. Berbagai upaya sebelumnya, baik lewat surat resmi maupun forum pertemuan, selalu menemui jalan buntu.
Ketua Rukun Nelayan (RN) Kemantren, Miftahul Rohim alias Rohim, menjadi sorotan utama warga. Ia diduga tidak transparan dalam mengelola dana kompensasi yang seharusnya diperuntukkan bagi para nelayan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Berdasarkan data yang beredar di kalangan warga, PT Shorebase menyalurkan dana kompensasi sebesar Rp. 50 juta, ditambah Rp. 5 juta per bulan selama 10 bulan. Totalnya mencapai Rp. 550 juta. Di luar itu, ada pula dana hasil pembongkaran scrap kapal senilai Rp. 30 juta. Namun hingga kini, tidak ada laporan penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Empat kali kami minta kejelasan, tapi selalu mentok. Kalau seperti ini, wajar kami curiga ada permainan,” ujar seorang warga dengan nada tinggi.
Kemarahan warga kian memuncak karena Kepala Desa Kemantren, Suaji, bersama Sekretaris Desa Hadi, dianggap gagal menghadirkan Rohim untuk memberi penjelasan. Bahkan, muncul dugaan adanya keterlibatan perangkat desa dalam masalah ini.
Kecurigaan itu tidak lepas dari beredarnya dokumen berita acara kompensasi yang ditandatangani dengan materai, di mana perangkat desa turut menjadi saksi.
Kalau perangkat desa ikut tanda tangan tapi tidak bisa menuntaskan masalah, jangan salahkan kami kalau melapor ke aparat hukum,” tegas salah seorang warga.
Didesak massa, Kepala Desa Suaji akhirnya berkomentar. Ia menjanjikan pemanggilan Rohim dalam pertemuan resmi yang dijadwalkan Rabu (3/9/2025).
“Kami paham kekecewaan warga. Karena itu, kami akan menghadirkan saudara Rohim dalam forum resmi agar masalah ini bisa diselesaikan,” kata Suaji.
Namun, janji tersebut belum mampu meredakan kekecewaan warga. Mereka menilai pemerintah desa terkesan lamban dan tidak tegas dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut hajat hidup nelayan.
Warga menegaskan, jika dalam pertemuan mendatang tidak ada kejelasan, mereka siap menempuh jalur hukum.
“Kalau dua hari lagi tetap tidak jelas, kami akan laporkan ke aparat penegak hukum. Ini bukan uang kecil, ini hak ratusan nelayan dan keluarga mereka,” kata perwakilan warga.
Kini, publik menunggu langkah nyata pemerintah desa sekaligus sikap Rohim dalam forum yang akan digelar. Pertanyaannya, apakah dana kompensasi benar-benar dikelola sesuai tujuan, atau justru menjadi kasus dugaan penyalahgunaan yang bakal bergulir ke meja hukum. (**)
