Daerah Pentingnya Peran dan Fungsi LPM, Melihat Kondisi LPMK/D di Kabupaten Lamongan.

Pentingnya Peran dan Fungsi LPM, Melihat Kondisi LPMK/D di Kabupaten Lamongan.

Pentingnya Peran dan Fungsi LPM, Melihat Kondisi LPMK/D di Kabupaten Lamongan.

Kabar1lamongan.com – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa (LPMK/D) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kalo LPMK berkedudukan di masing-masing Kelurahan, sedangkan LPMD di Desa. LPM mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan / Lurah dan atau di Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Masih banyak yang belum memahami keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat kelurahan/desa. Padahal kelembagaan LPM sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan diatur Pemerintah RI secara resmi.

LPM memiliki peran penting karena memiliki tugas antara lain menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Peran dan Fungsi LPMK di Kabupaten Lamongan, seperti redup di kabupaten lamongan. Pasalnya seperti tidak pernah terlihat atau perannya sengaja tidak dimunculkan utuh secara indipendent. Padahal peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa (LPMK/D) sangat penting dalam kedudukannya yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan/Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal.

Aturan hukum yang menjadi landasan berdirinya LPM, terdapat UU dan peraturan setingkat menteri yang membuat dasar hukum LPM  sangat kuat dalam hubungannya dengan pemerintahan desa dan kelurahan.

UU yang mengatur lembaga pemberdayaan masyarakat adalah UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dalam tataran teknis, LPM diatur Permendagri No 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Permendagri No 5 tahun 2007 ditetapkan pada 5 Pebruari 2007 dan ditandatangani  H. Moh. Ma’ruf, SE selaku Mendagri saat itu.

Dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 127 ayat (3) butir b disebutkan bahwa lurah memiliki tugas pemberdayaan masyarakat. Masih dalam pasal 127, di ayat (8) disebutkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda. Juga di pasal 211, ayat (1) UU  No 32/2004 disebutkan di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ayat (2) di pasal 211 menerangkan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pembahasan kali ini menitik beratkan kepada LPMK, Dengan adanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang mengayomi kehidupan masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan. LPMK mempunyai beberapa tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas LPMK :

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, LPMK mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Fungsi LPMK :

  1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
  4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  5. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
  6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pembentukan, Susunan Pengurus dan Pemilihan Pengurus LPMK.

1. Pembentukan LPMK :

LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat dan / atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.

2. Susunan Pengurus LPMK :

Kepengurusan LPMK ditentukan dalam musyawarah, dengan susunan pengurus paling sedikit terdiri atas

  1. Ketua
  2. Wakil Ketua
  3. Sekretaris
  4. Bendahara
  5. Ketua bidang yang terdiri dari :
  6. Bidang Agama
  7. Bidang Pendidikan
  8. Bidang Informasi dan Komunikasi Masyarakat
  9. Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
  10. Bidang Pemuda Olah Raga dan Kesenian
  11. Bidang Pembangunan
  12. Bidang Kebersihan dan Keindahan
  13. Bidang Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
  14. Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban (dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayah.)

3. Pemilihan Ketua LPMK :

  1. Pengurus LPMK dipilih melalui musyawarah yang difasilitasi dan disaksikan oleh Lurah.
  2. Peserta Musyawarah terdiri dari unsur Pengurus RT, Pengurus RW, Pengurus PKK, Pengurus Karang Taruna, Pengurus Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya dan Tokoh Masyarakat yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
  3. Untuk dapat menjadi pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    3. Berdomisili di wilayah setempat.
    4. Berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
    5. Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
    6. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
    7. Sehat jasmani dan rohani;
    8. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    9. Tidak merangkap sebagai pengurus dalam lembaga kemasyarakatan sesuai Peraturan Daerah ini.
  4. Tahapan Pemilihan Pengurus LPMK
    1. Persiapan Pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
    2. Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan;
    3. Pelaporan Pemilihan Meliputi Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK dan Daftar hadir peserta musyawarah;
    4. Ketua LPMK dipilih warga dengan membentuk panitia pemilihan Ketua LPMK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah di bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dari lembaga tersebut.

Masyarakat harus bangun kesadaran dalam memaknai kebersamaan dan tradisi bergotong royong itu tetap lestari, tidak hilang, terutama mungkin di kota besar/ wilayah kota, jangan sampai Masyarakat hanya duduk-duduk santai di rumah tidak mau ikut berpartisipasi dalam setiap kebijakan pemerintah.

Untuk diketahui, di Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 27 kecamatan, ada 12 kelurahan, yaitu di Kecamatan Babat ada Kelurahan Babat dan Kelurahan Banaran; Kecamatan Brondong ada Kelurahan Brondong; di Kecamatan Lamongan : Kelurahan Banjarmendalan, Jetis, Sidoharjo, Sidokumpul, Sukomulyo, Sukorejo, Tlogoanyar, Tumenggungan; Kecamatan Paciran, Kelurahan Blimbing.

Dengan hadirnya LPMK diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dan bisa menjadi solusi untuk membantu setiap masalah pembangunan di masyarakat, terutama soal alokasi realisasi dana kelurahan (DAU). Adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bisa selalu mengkoordinasikan setiap masyarakat, agar peduli dengan lingkungan, serta menjadi penyambung lidah jika ada pelayanan publik selama ini yang di rasa kurang memuaskan. (red)