Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Amburadul, Dana Proyek Tahun 2023 di Lamongan Tak Kunjung...

Pengelolaan Keuangan Daerah Amburadul, Dana Proyek Tahun 2023 di Lamongan Tak Kunjung Cair !! Kontraktor dan Kades Lemas.

Pengelolaan Keuangan Daerah Amburadul, Dana Proyek Tahun 2023 di Lamongan Tak Kunjung Cair !! Kontraktor dan Kades Lemas.

Kabar1lamongan.com – Dana proyek tahun 2023 di Kabupaten Lamongan tak kunjung cair, hal ini bikin para Kontraktor dan Kades Pusing. Pasalnya bukan lagi di awal tahun 2024 ini, namun kini sudah bulan April 2024, semakin santer terdengar celotehan miring dari sejumlah kontraktor dan kepala desa di kabupaten Lamongan yang sudah menyelesaikan pekerjaan proyek pada Pemerintahan Kabupaten Lamongan pada 2023. Selasa, (2/04/2024).

Hal tersebut perihal pembayaran yang tak kunjung terealisasi pada sejumlah proyek yang telah rampung dikerjakan pada 2023 itu. Namun, pihak pemerintah daerah belum juga melaksanakan kewajiban 100 persen kepada pihak kontraktor.

“Seharusnya para kontraktor telah menerima pembayaran pada akhir tahun 2023. Namun, hingga saat ini April 2024 Pemda belum juga melaksanakan kewajiban mereka, ini justru harus gigit jari dikarenakan proyek yang selesai tahun 2023 belum juga cair sampai bulan ini tahun 2024,” terang salah satu kontraktor yang enggan disebutkan namanya kepada media kabar1lamongan.com.

Lanjutnya, yang menjadi korban ialah kontraktor dan para pekerja yang selama ini dan mengabdi mengerjakan proyek miliknya. Saat ini lanjutnya, para pekerja terus mencari dirinya lantaran upah pekerja, ditambah juga dengan utang kredit sejak mulainya pekerjaan belum terbayarkan.

“Saat ini kita sangat-sangat susah, kepala semakin pusing. uang awal kerja yang pinjam di bank juga tak kunjung lunas, saat awal kerja, kita sejujurnya pinjam uang di bank dengan harapan pas cair dana proyek kita nutup semua,” bebernya.

Para Kades di Kabupaten Lamongan juga
menuntut kekurangan bayar 40 persen atau sekitar Rp 11,5 miliar untuk Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa
(BKKPD) tahun 2023 untuk segera dicairkan.

Senada, perihal anggaran bantuan keuangan dari pemerintah daerah (BKPD) juga baru dicairkan 60 persen dan yang belum dicairkan 40 persen,” kata beberapa kepala desa kepada awak media.

Hal menjadi perhatian, bahwa pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Lamongan Yes saat ini bisa dikatakan sangat kacau. Persoalan demi persoalan keuangan silih berganti terus menerpa pemerintahan yang mengambil tagline menjaga kesinambungan menuju kejayaan tersebut.

Tuntutan pencairan BKKPD ini menambah sederet persoalan keuangan yang tak kunjung ada penyelesaian. Sebut saja masih belum tuntasnya pembayaran bayar tunda sejumlah proyek fisik 2023, insentif guru Madin, siltap, dan banyak lagi urusan
keuangan lain, yang ini seakan menjadi bola panas yang terus akan menggelinding dan berpotensi terjadi gugatan kepada pemerintah daerah.

BKKPD yang digelontorkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa tersebut, seperti disampaikan oleh salah satu kades di Lamongan, sudah direalisasikan semua oleh pemdes untuk berbagai kebutuhan desa, dalam mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan Desa. (Bersambung/Red)