Tahapan Pemilu 2024 Telah Selesai, Gaji Pengawas Pemilu Di Lamongan Belum Dibayarkan Selama 2 Bulan
Kabar1lamongan.com – Tahapan pemilu 2024 telah selesai, namun Pengawas Pemilu di Kabupaten Lamongan belum mendapatkan gajinya selama 2 bulan, yaitu Februari dan Maret.
Dikutip dari antaranews, kabar akan belum dibayarnya para pengawas pemilu juga ditanggapi oleh Bawaslu RI. Rahmat Bagja mengatakan bahwa harusnya para pengawas pemilu baik ditingkat Kecamatan maupun Kelurahan/Desa sudah mendapatkan gajinya dibulan Februari dan Maret.
“Uda dibayar seharusnya, tanya ke Kasek (Kepala Sekretariat), seharusnya sudah dibayar,” katanya di Jakarta.
Sementara itu, banyak keluh kesah dari pengawas pemilu di Lamongan yang belum mendapatkan haknya setelah menyelesaikan tugas pengawasan pada pemilu 2024 yang lalu.
Seperti halnya salah satu panwascam di Lamongan, ia menuturkan bahwa sebelumnya memang ada kendala, terdapat 4 kecamatan yang belum menyelesaikan LPJ (laporan pertanggung jawaban).
“Kalau tidak salah Kecamatan Mantup, Tikung, Laren, dan Ngimbang yang belum menyelesaikan LPJ nya. Setelah itu Mantup selesai lebih dulu, disusul 3 Kecamatan lainnya,” ucap salah satu anggota Panwascam di Lamongan pada Selasa (26/03/24).
Menurutnya, setiap kecamatan yang disebutkan selalu saja begitu disetiap ada gelaran Pemilu. Ia tidak mengetahui apa faktor penyebabnya.
“Selalu saja begitu setiap ada gelaran pemilu, baik itu Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, selalu lambat dalam mengerjakan laporan mereka. Entah itu faktor SDM nya atau faktor lainnya, akibatnya kecamatan-kecamatan lain jadi ikut terdampak belum menerima gaji,” tuturnya.
Ditambahkan salah satu Panwascam bahwa sebenarnya uang gaji untuk pengawas pemilu sudah ada, namun ada kendala teknis, maka terpaksa ada pemendingan.
“Iya, kalau begini kita dan teman-teman panwas lainnya jadi kesusahan, gaji belum cair sementara anak istri dirumah sudah menunggunya. Apalagi yang punya cicilan, pasti lebih berharap dan menderita,” ungkapnya.
Selain itu,salah satu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) juga mengatakan hal yang sama. Bahwa PKD di Kabupaten Lamongan juga belum menerima gaji selama 2 bulan.
“Iya, kami (PKD) juga merasa binggung kenapa sampai detik ini belum menerima informasi yang jelas akan gaji kami bulan Februari dan Maret,” ujarnya. (**)
