Daerah Masih Terjadi Penahanan Ijasah di Lamongan, Ombudsman RI Jatim : Sekolah Tidak...

Masih Terjadi Penahanan Ijasah di Lamongan, Ombudsman RI Jatim : Sekolah Tidak Dibenarkan Tahan Ijazah Siswa

Masih Terjadi Penahanan Ijasah Sekolah di Kabupaten Lamongan, Ombudsman RI Jatim : Sekolah Tidak Dibenarkan Tahan Ijazah Siswa.

Kabar1lamongan.com – Di kabupaten lamongan tenyata masih ada ditemukan terjadinya penahanan Ijasah murid atau siswa oleh pihak sekolah baik di sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas, baik sekolah negeri atau swasta.

Ketua LPN (Lembaga Peduli Nusantara) kabupaten Lamongan, Sarwiyono, mengatakan bahwa dirinya kerapkali mendapatkan aduan dari masyarakat untuk penahanan Ijasah siswa oleh pihak sekolah. Contohnya seperti yang terjadi dan dialami oleh salah satu siswa yang dinyatakan lulus sejak tahun 2019/2020 itu di salah satu sekolah menengah atas negeri di daerah kembangbahu kabupaten Lamongan yang mana berhasil didampingi olehnya.

“Saya kerapkali mendapatkan aduan masyarakat tentang hal itu, saya menyayangkan masih ada penahanan ijasah di ruang lingkup pendidikan terutama di kabupaten Lamongan. Kasihan siswa yang ditahan ijasahnya karena faktor ketidakmampuan ekonomi keluarga, jika tidak ada ijasah maka mereka tidak bisa bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mungkin nantinya mereka dapat lewat jalur beasiswa nantinya,” Ungkap Sarwiyono. Senin siang, (19/09/2022).

Dilanjutkan oleh Sarwiyono, “Padahal harusnya ada kebijakan yang fleksibel yang membantu siswa yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi, dan seperti yang dikutip dari website Ombudsman RI Jatim, bahwa Sekolah tidak dibenarkan menahan Ijazah Siswa. Kami akan membantu mengawal dan mengawasi semua sekolah di kabupaten Lamongan yang masih ada praktek penahanan ijasah kepada siswa di tingkatan manapun itu. Jika masih ada ditemukan aduan/informasi di lapangan kami juga akan melaporkan setiap temuan tersebut kepada pihak dinas pendidikan kabupaten Lamongan, dinas pendidikan perwakilan propinsi dan juga tembusan ke ombudsman RI Jatim.

Lanjut Sarwiyono, “Seperti pernyataan kepala dinas cabang pendidikan propinsi kabupaten Lamongan, yang menaungi SMA-SMK baik negeri atau swasta se-kabupaten lamongan yang dengan jelas sudah memerintahkan dan melarang sejak bulan Februari tahun 2022, bahwa pihak sekolah tidak boleh menahan ijasah, tidak boleh menahan raport dan tidak boleh ada praktek membayar legalisir ijasah, atau legalisir harus gratis,” Terangnya.

Foto : Slide Cabdindik kabupaten Lamongan saat sosialisasi pada Februari 2022 lalu.

Negeri ini sudah sejak jauh-jauh hari punya cita-cita mulia, yaitu ingin mewujudkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045. Program wajib belajar 12 tahun adalah salah satu jalan menggapainya, dan kompentensi pembelajaran Abad 21 adalah hal yang harus diupayakan.

Sementara itu dikutip dari website ombudsman.go.id sebagai bahan rujukan masyarakat dan edukasi publik di alamat link  https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia-sekolah-tidak-dibernarkan-tahan-ijazah-siswa. berita Selasa, 14/06/2022.

Ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim, Agus Muttaqin menegaskan pihak sekolah tidak diperbolehkan menahan ijazah siswa apapun alasannya. Sebab, seluruh sekolah di Jatim mendapatkan bantuan operasional yang cukup memadai. Komponen bantuan operasional sekolah SMA, antara lain, BOS dari pusat, BPOPP dari pemprov, DAK dari pusat, bantuan sarpras dari pemprov, dan sumbangan tidak mengikat baik dari CSR/wali murid. Selasa, (14/06/2022) dalam keterangannya di dalam website ombudsman.go.id.

“Apalagi, Gubernur Khofifah juga telah memiliki program tistas pada jenjang sekolah SD hingga SMA, sebagaimana yang dikampanyekan saat Pilgub dulu,” terang Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim, Agus Muttaqin.

Foto: Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim, Agus Muttaqin. Sumber Foto Website ombudsman.go.id.

Menurut Agus; ijazah adalah hak mendasar siswa yang perlu diserahkan setelah yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya mengikuti pembelajaran dan ujian. Hal ini sudah sering ditekankan oleh Kemendiknas.

“Dengan begitu, Dinas Pendidikan Jatim perlu memberikan klarifikasi dan memastikan duduk persoalannya. Jika diperlukan, berikan pembinaan maupun arahan kepada sekolah-sekolah yang masih ada penahanan ijazah tersebut. Kalau perlu, jabatan kepala sekolahnya dicopot karena gagal mencari solusi pembiayaan alternatif yang kemudian terpaksa menahan ijazah.” ulasnya, diulas kembali dari website ombudsman.go.id, Pada Selasa,14/06/2022.

Ombudsman berharap kepada seluruh masyarakat untuk segera melapor, apabila ada siswa atau orang tua/wali murid yang masih mengalami kendala ijazah ditahan oleh pihak sekolah pinta kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim, Agus Muttaqin. (F2/*Ombudsman RI Jatim).

Sumber Sadur sebagai bahan tambahan, rujukan informasi untuk masyarakat dan edukasi publik secara umum.  https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia-sekolah-tidak-dibernarkan-tahan-ijazah-siswa.