Banjir Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM oleh Mahasiswa di Kabupaten Lamongan
Kabar1lamongan.com – Hari ini Kabupaten Lamongan penuh dengan kegiatan demo oleh mahasiswa, Massa APERA dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Rakyat Merdeka, menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM di depan Kantor Pemkab Lamongan dan sementara di sisi lain kota, Mahasiswa PMII Lamongan memulai aksinya di Tugu Adipura Lamongan. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Tujuan kedua aksi ini adalah penolakan kenaikan harga BBM Di Kabupaten Lamongan, massa mahasiswa menyebar untuk menggelar aksi demonstrasi di dua titik berbeda, dalam waktu bersamaan, Rabu (7/9/2022).
Mahasiswa menilai kenaikan BBM akan berdampak luas. Selain membebani masyarakat dari segi pengeluaran untuk membeli BBM, kenaikan BBM juga akan merembet pada naiknya harga bahan-bahan pokok, yang akan semakin menambah beban masyarakat.
Untuk diketahui Data inflasi Indonesia bulan Agustus 2022 sebesar 4,69% yang disumbang oleh gejolak harga bahan makanan-minuman, cukai rokok, tarif angkutan udara, maupun bahan bakar rumah tangga dan listrik. Namun angka inflasi ini akan semakin membumbung tinggi setelah Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM pada tanggal 3 September 2022, meskipun harga minyak mentah dunia sedang turun.
Oleh karena itu, massa GMNI, Rakyat Merdeka dan HMI yang menyatu dalam Aliansi Perjuangan Rakyat Lamongan (APERA) tersebut, menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak kenaikan harga BBM.
Amir Mahfut yang juga Ketua DPC GMNI Lamongan dan menjadi Koordinator APERA saat demo pagi itu menuturkan, “APERA menolak kenaikan harga BBM di tengah kemiskinan rakyat yang semakin parah, stabilkan harga bahan pokok sesuai daya beli masyarakat,” kata Amir dalam orasinya.
Selain masalah penolakan Harga BBM Amir Mahfut Koordinator massa demo APERA menyampaikan 5 Point utama dalam orasinya.
“Kami sebagai Aliansi Perjuangan Rakyat Lamongan (APERA) menyampaikan 5 Hal :
1. Tolak Kenaikan Harga BBM Ditengah Kemiskinan Rakyat Yang Semakin Parah, 2. Stabilkan Haraga Bahan Pokok Sesuai Daya Beli Masyarakat, 3. Hentikan Segala Bentuk Monopoli, Perampasan Dan Alih Fungsi Lahan Serta Jamin Sarana Prasarana Produksi Pertanian, 4. Menindak Tegas Pemerintah Untuk Memberantas Mafia MIGAS Dan Tambang Sesuai Hukum Yang Adil Serta Transparan, 5. Wujudkan Reforma Agraria Sejati Sebagai Syarat Terbangunnya Industrialisasi Nasional Yang Kuat Dan Mandiri Untuk Kedaulatan Rakyat,” Terangnya.
Sejumlah tuntutan tersebut dituangkan dalam pakta integritas dan massa meminta Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi untuk menandatanganinya. Sayangnya, massa hanya ditemui oleh asisten 1 bidang pemerintahan Pemkab Lamongan M. Fahrudin.
“Hari ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda sedang tidak ada di tempat karena ada acara di luar,” kata Fahrudin di hadapan mahasiswa.
Sementara itu, di sisi lain kota Lamongan, massa demo Mahasiswa PMII Lamongan memulai aksinya di Tugu Adipura Lamongan. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Kami menuntut pemerintah untuk menyelesaikan penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi dan segera membuat kebijakan agar subsidi dapat tepat sasaran. Kami menuntut pemerintah untuk bekerja secara optimal dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi,” kata Ismail dalam orasinya.
Usai menggelar orasi di Tugu Adipura Lamongan, mahasiswa anggota PMII kemudian melanjutkan aksinya dengan berjalan menuju gedung DPRD Lamongan.
Saat sampai di depan gedung DPRD, aksi mahasiswa PMII menyampaikan bahwa relokasi sebagian anggaran BBM bersubsidi ke Bantuan Sosial (Bansos) bukanlah sebuah solusi yang tepat, karena Bansos sendiri masih banyak permasalahan dari hulu ke hilir, dalam hal mekanisme dan teknis penyerapannya.
“Bansos juga tidak menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah sebab sifatnya hanya konsumtif sementara. Menaikkan harga BBM sama halnya memperlambat pemulihan ekonomi,” ucapnya.
Saat itu massa PMII ditemui ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur. Dia menyatakan dukungan terhadap apa yang disuarakan mahasiswa.
“Saya mendukung aksi penolakan harga BBM oleh mahasiswa ini dan akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat,” kata Abdul Ghofur kepada mahasiswa.
Sebagai bentuk penegasan dukungannya, Ghofur juga menandatangani surat pernyataan yang berisi penolakan kenaikan harga BBM dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Setelah mendapat jawaban dari Ketua DPRD, mahasiswa PMII kemudian membubarkan diri. Namun mahasiswa juga menyampaikan akan kembali menggelar aksi lebih besar jika DPRD Lamongan mengingkari pernyataannya tersebut. (F2)
