kabar1lamongan.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyaksikan secara virtual penandatanganan komitmen bersama implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).
Penandatanganan secara virtual antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim, Benny Sampirwanto, Kepala BPS Prov Jatim, Dadang Hardiwan di Bakorwil Madiun. Selain itu, penandatangan juga dilakukan antara Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Jatim dan BPS Kabupaten/Kota se-Jatim.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengatakan, penandatanganan komitmen bersama ini seiring keinginannya untuk memiliki Big Data.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta bahwa lewat pengelolaan integrasi data akan menjadi bagian dari penguatan percepatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Sehingga seluruh layanan yang ada di lingkup Pemprov Jatim akan semakin terintegrasi.
Selain itu, lanjut Khofifah, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga mengatakan dalam Rapat Terbatas bahwa data ini adalah sumber kekayaan yang melebihi mineral dan minyak bumi. Misalkan saja ada e-commerce, digitalisasi perdagangan, online system, kalau tidak diback up data yang kuat, valid dan terupdate akan sulit dilakukan.
“Data ini menjadi kekayaan kita, karena data juga sebagai referensi yang besar dalam pengambilan keputusan. Selain itu punya daya ungkit dan bisa mendorong berbagai percepatan produktivitas,” ungkapnya.
Guna menunjang Satu Data Indonesia ini, maka data center harus dimiliki di mana seluruh data bisa dicompile dan diakses. Dengan demikian bisa semakin memudahkan semua pihak yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan apa yang terupdate dari seluruh dinamika perjalanan pengembangan pembangunan di Jawa Timur.
Gubernur menambahkan, SDM yang mengelola data ini harus memiliki passion dan hatinya di data. Tim yang melakukan update menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah kerja besar mewujudkan satu data yang terintegrasi.
“Untuk membangun konektivitas dibutuhkan effort dari semua pihak termasuk SDM yang hatinya di pengelolaan data,” tegas Khofifah.
Untuk itu, Mantan Mensos RI ini pun membutuhkan support dari BPS terkait dengan kebutuhan data statistik yang lebih signifikan lagi.
“Dan secara sistem tentu kita akan mencoba update dengan yang sudah menjadi role model. Saya rasa BPS pasti memiliki role model, best practice bagaimana mewujudkannya,” jelasnya.
Masih terkait pengolahan data, Khofifah menyampaikan pada awal Januari lalu, Pemprov mensinergikan dan membangun kolaborasi diantara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD. Namun ia mengingatkan agar data yang dimiliki PPID harus terus diupdate.
Menurut Khofifah, meskipun Wali Datanya adalah Dinas Kominfo Jatim, tetapi PPID harus menjadi satu kesatuan yang ikut bertanggung jawab atas update data. Apalagi perubahan regulasi di berbagai sektor membutuhkan update data.
“Ini memang harus bersambung karena mungkin sistemnya siap, mungkin operatornya tetapi kalau tidak ada passion untuk mengupdate data maka data itu akan menjadi data tua dan validitasnya semakin menurun,” kata Khofifah.
Sementara itu, Kepala BPS Prov. Jatim Dadang Hardiwan mengatakan, penandatanganan ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan Satu Data Indonesia khususnya di Provinsi Jatim.
“Penandatanganan diharapkan bisa meningkatkan kinerja kita. Ke depan akan dilakukan pembinaan dengan topik yang lebih teknis dengan harapan Satu Data Jawa Timur bisa terimplemantasikan dengan baik dari semua lini,” pungkasnya. (infokomjatim)
